tugas dan wewenang bupati. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. tugas dan wewenang bupati

ABSTRAK: bahwa dalam sistem pemerintahan yang di anut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati adalah penyelenggara Pemerintahan daerah antara lain dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah yang di bantu oleh seorang wakil bupati dan pimpinan perangkat daerah;. Klaten; Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat KPU; Profil Pejabat Struktural;. Kepala Daerah dalam Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Sumber : Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Melaksanakan penetapan hakim beserta putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. 23 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 2 dan 78 ayat 2) 3. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 20 Juli 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; 10. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Pasangan calon gubernur dan wakil terpilih dari perolehan suara terbanyak. Bupati, pada dasarnya, punya wewenang dan tugas atas penyelenggaraan daerahnya berdasarkan kebijakan yang ia tetapkan bersama DPRD Kabupaten. 2. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53); MEMUTUSKAN:…Tugas Pokok & Wewenang. Tugas dari Wakil Kepala Daerah (Wakada) sbb: membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan. kaltimprov. (3) Dalam melaksanakan fungsi seb agaimana dimaksud pada ayat (2 ), Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai. Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota. (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 DPRD mempunyai hak : a. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil. lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri; c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalampelaksanaan Pemerintahan Daerah; c. dan/atau tindakan yaitu menunjuk Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) dalam melaksanakan tugas. 11. PP yang diteken pada 20 Juli 2018 ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23. Walikota dan bupati memiliki tingkatan yang sama, yang membedakannya hanya jenis daerah yang dipimpin. Kendala tersebut terjadi karena Kabupaten Parigi Moutong adalah kabupaten pemekaran baru dariTugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, Menimbang : a. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang; c. 2. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Bupati Pasal 2 (1) Bupati adalah Kepala Daerah. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional dan berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu 5. 1. 05, No. Melaksanakan. sampai dengan tanggal. Menurutnya, tugas dan wewenang penjabat bupati atau kepala daerah lain tidak sama dengan kepala derah definitif. Bupati mempunyai tugas dan wewenang: a. bulan. 10. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan d. bahwa berdasarkan peraturan menteri. 11. Bupati berhenti atas permintaan sendiri (UU No. 2. U. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD; 4. Contohnya: Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006: membahas tugas BPK. Pasal 15 d. Kekuasaan itu sendiri adalah kemampuan yang membuat. Permendagri ini juga menyebutkan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota memperoleh fasilitas dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l . menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara bupati dan DPRK; d. 6. Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan,. Daftar; Kabupaten/Kota. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan. Berikut tugas dan wewenang Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota selama masa kampanye Pilkada menurut Pasal 9 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018: memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Namun, ketentuan itu telah diubah menjadi Pjs Bupati berwenang melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan Peraturan ini, Bupati memberi tugas dan wewenang kepada Wakil Bupati untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pernerintahan sehari-hari. 23 Tahun 2014. - 5 -Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan authority dalam. Mengatur kegiatan Kelurahan meliputi penyiapan perumusan kebijakan teknis dan operasional. 12. Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang,. DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota; membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kotabagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah Pasal 65 (1) Kepala daerah mempunyai tugas:. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Penulis. Dalam peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Bupati Kepada Wakil Bupati dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas dan wewenang bupati, tugas dan kewajiban wakil bupati, naskah dinas, jenis dan kewenangan penandatanganan naskah dinas,. Diubah dengan : PERMENDAGRI No. Wali kota memiliki adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administrative/kota madya. Peraturan Bupati (PERBUP). Saat itu Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, serta keputusan bersyarat. mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. id) KOMPAS. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama DPRD Tingkat I: Fungsi, Hak, Fraksi, Tugas, Wewenang, dan Syarat Pencalonan. DPRD sebagai salah satu contoh lembaga legislatif memiliki tugas dan wewenang DPRD : Bersama dengan kepala daerah, membentuk peraturan daerah;. Di Indonesia, wali kota adalah Kepala Daerah untuk daerah Kota. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah Tentang tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Wewenang Pemerintahan Kampung. Menyusun Program Kerja dan kegiatan Kelurahan; b. 1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Pasal 7 (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas: a. Berikut ialah tugas seorang bupati dan walikota,. “Plh atau Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian. Memberikan tugas dan wewenang kepada : Nama : NIP : Jabatan : Per tanggal bulan. melaksanakan semua tahapan. Youtube SIRUP LAPOR Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Telepon 0341396633 Email pm-ptsp@malangkab. Untuk menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan apakah anggota TNI atau Polri dibolehkan menjadi penjabat Kepala Daerah, perlu diperhatikan aturan tersebut dari UU TNI dan UU Kepolisian. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanakan urusan keuangan seperti : Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta. Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat : 1. Camat mempunyai tugas yang meliputi : menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah danDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAJO, Menimbang : a. Pasal 2 (1) Kecamatan berkedudukan di wilayahDaerah yang dibagi atas kelurahan. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. bupati hulu sungai utara provinsi kalimantan selatan peraturan bupati hulu sungai utara nomor 28 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten hulu sungai utara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai utara, menimbang : a. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Bupati Kepada Wakil Bupati Serta Pejabat Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di. politik;Sebagai wakil pemerintah pusat, tugas dan wewenang gubernur diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh bupati/walikota. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; b. 1 Tahun 2014. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Contents hide. 2. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Mengetahui tugas dan wewenang dari bupati dan wakil bupati merupakan salah satu kewajiban warga negara yang harus senantiasa diperhatikan. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu adanya regulasi terkait pembagian tugas dan wewenang Walikota dan Wakil Walikota; b. Jadi sekarang sudah tidak ada melekat Plt karena sudah diberikan. Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. mengajukan pernyataan pendapat; f. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini dibentuk sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23E yang menyatakan bahwa untuk. Bagian Pemerintahan Umum. Waktu Pelaksanaan Pendelegasian. Wali Kota di Indonesia. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir. Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati. Adapun yang menjadi wewenang sorang bupati antara lain yaitu: Memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten daerah berdasarkan atas kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD. PP No. 3 3. dan delegatif. (1) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan. Berikut ini beberapa Wewenang Gubernur, diantaranya: Baca Juga : Upaya Pelestarian. Sejarah KPU. Pasal 25. Beranda. Pj adalah penjabat, Plt merupakan pelaksana tugas, Pjs adalah penjabat sementara dan Plh yakni pelaksana harian. Hal-hal mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPUDalam Pasal 10 Undang-Undang No. Di sisi lain, gubernur memiliki wewenang untuk mengajukan Raperda pada DPRD tingkat provinsi, menetapkan peraturan gubernur, dan tugas sebagai wakil dari. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan; melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Penjabat Bupati (bahasa Inggris: Acting Regent), adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Bupati definitif selaku kepala daerah. Pembahasan mengenai wewenang walikota dan bupati dipaparkan dalam buku UUD 1945 & Perubahannya yang ditulis Redaksi Bmedia. Tahun. ID, BEKASI – Dani Ramdan selaku Kepala Pelaksana BPBD diangkat menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bekasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Regional. Wewenang dan Tugas. Dan pada ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota bertanggung jawab kepada Menteri. (3 ) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dibantu oleh perangkat Kecamatan. Dengan menjalankan rangkaian dengan mitranya, Komisi III menjalankan salah satu tugasnya yang tertera pada Pasal 98 Ayat (4), yaitu mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain. Tugas BPD – BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu lembaga dengan lingkup wilayah Desa. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: a. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 2 (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. b. (1) Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. dipunyai oleh Bupati atau Walikota, artinya kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak melekat pada seorang Bupati atau. Berikut rincian selengkapnya: Anggota DPRD kabupaten/kota adalah perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemerintahan daerah yaitu: Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama bupati/walikota. Dalam pelaksanaan peran gubemur sebagai wakil pemerintah pusat, hubungan antara gubernur dengan bupati/wali kota bersifat bertingkat, dimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPRD Tingkat 2: Membuat peraturan daerah kabupaten atau kota bersama kepala daerah yang bersangkutan, yaitu bupati atau wali kota. Demikian tugas dan wewenang yang saya berikan, semoga dapat dijalankan dan. E. Subjek. g. Indonesia, Kabupaten Bone Bolango. Itulah pembahasan lengkap mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur di pemerintah daerah atau. (dprd. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional; b. bahwa dalam sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah antara lain dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kekuasaan. tugas keluar daerah lebih dari 6 (enam) hari. 1. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Wakil. 1. 20. U. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. Melaksanakan penyidikan peada tindak pidana tertentu berdasarkan. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Mengingat 1. INFO NASIONAL – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan “Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat” secara hybrid dari Hotel Pullman, Kuta, Bali pada Kamis, 7. Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota. JAKARTA, KOMPAS. Wewenang Camat. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Pasal 5 Ayat 1 peraturan ini berbunyi,”Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada presiden melalui menteri yang. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah; c. Masa. 2. Berikut ini tugas Pj Gubernur adalah sebagai kepala daerah yaitu. Tugas dan Wewenang; Tugas walikota, gubernur, dan bupati sebagai. Pembahasan mengenai wewenang walikota dan bupati dipaparkan dalam buku UUD 1945 & Perubahannya yang ditulis Redaksi Bmedia (2017: 166). Unsur lain adalah Perangkat Desa. Wali kota memiliki adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administrative/kota madya. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur; 3. Baca juga: Mengenal PPS dalam Pemilu: Pengertian,. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang Undang No.